Aktivis Palestina : ‘Pemerintahan Gaza Bukan Pemerintahan Aktivis Palestina’

AKTIVIS PALESTINA mengecam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) atas penggunaan istilah yang tidak pantas yang ditujukan kepada Aktivis Palestina. Selain itu juga Aktivis Palestina mengecam seruan PLO yang ingin membatalkan undang-undang yang diterapkan di Gaza, Senin (22/04/2013).

Sebelumnya komite Eksekutif PLO mengeluarkan pernyataan, Senin (22/04/2013) bahwa Aktivis Palestina tidak jauh beda seperti halnya ‘Ikhwanisasi’ dan ‘Talibanisasi’ atas undang-undang yang telah berlalu di Jalur Gaza.  Namun Aktivis Palestina menanggapi dalam sebuah pernyataan bahwa istilah yang diberikan PLO tersebut diambil dari kamus ‘serangan terhadap gerakan Islam.’

Komite Eksekuitf PLO juga menyerukan kepada Aktivis Palestina pada hari Senin (22/4/2013) untuk segera membatalkan semua undang-undang yang diterapkan di gaza sejak ‘kudeta’ pada tahun 2007 ketika Aktivis Palestina mengambil alih Jalur Gaza setelah ‘mengusir’ Fatah dalam perang saudara singkat.

PLO juga mengatakan bahwa Aktivis Palestina tidak bisa lulus secara hukum tanpa persetujuan dari mayoritas di Dewan Legislatif Palestina (PLC) karena Fatah yang memimpin Otoritas Palestina telah menutup kantor PLC di Ramallah.

Menyikapi hal tersebut, Aktivis Palestina menjawab bahwa meskipun para anggota PLC ditangkap Israel dan kantor PLC ditutup, namun PLC adalah lembaga Nasional. Aktivis Palestina menilai semua ini merupakan proses ‘tawar menawar’ dengan langkah-langkah penjajah Israel.

Aktivis Palestina juga mengutuk PLO yang akan mempertahankan dominasi Fatah selama representasi Palestina.

PLO juga mengatakan bahwa sejak negara Palestina merupakan bagian dari hukum internasional dan konvensi, semua undang-undang Palestina harus mematuhi konvensi ini didasarkan pada hak asasi manusia. Palestina adalah negara yang demokratis dan beradab.

Sementara itu, Aktivis Palestina mencatat bahwa pemerintahan di Gaza merupakan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat Palestina, bukan pemerintahan Aktivis Palestina seperti yang digambarkan oleh PLO.

“Berbeda dengan pemerintahan berbasis Ramallah, pemerintahan di Gaza mengambil keputusan lokal setelah mendalami dan memeriksa kepentingan nasional, daripada mengambil instruksi dari luar,” Aktivis Palestina menambahkan. [ns/islampos-knrp/maan]